Daily Archives: 3 Januari 2019

Dana APBN Rp28,34 Triliun Mengalir ke Papua Barat

Dana APBN 2019 senilai Rp28,34 triliun diserahkan ke Provinsi Papua Barat untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. Kelapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Papua Barat Arif Wibowo di Manokwari, Papua Barat mengatakan dana Rp28,34 triliun itu terdiri atas anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp7,53 triliun serta dana transfer dan dana desa Rp20,81 triliun.

Jumlah DIPA APBN 2019 itu meningkat 9,6 persen dari 2018, sedangkan dana transfer dan dana desa meningkat 22,6 persen dibanding 2018. “Dana transfer dan dana desa senilai Rp20,81 triliun itu terdiri atas dana alokasi umum Rp8,29 triliun, dana bagi hasil Rp4,32 triliun, dana otonomi khusus Rp3,95 triliun, dana lokasi khusus fisik Rp1,82 triliun, dana desa Rp1,52 triliun, dana alokasi khusus nonfisik Rp855,4 miliar, dan dana insentif daerah Rp63,3 miliar,” katanya saat acara penyerahan DIPA oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kepada seluruh satuan kerja di Manokwari, Papua Barat.

Menurut dia, di Papua Barat terdapat 380 kantor satuan kerja kementerian dan lembaga, ditambah 14 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyerahan DIPA dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan anggaran pada 2019 dapat dilaksanakan secara lebih cepat, sehingga daya serap optimal. “Mulai 1 Januari seluruh satker bisa langsung bekerja untuk merealisasikan anggaran. Jadi, tidak boleh ada alasan lagi DIPA terlambat segala macam,” kata Arif.

Ia mengutarakan penyerapan DIPA di Papua Barat pada 2018 hingga saat ini baru 78 persen. Oleh karena itu, ia berharap untuk 2019 daya serap lebih maksimal. “Hingga 12 Desember baru 78 persen. Seharusnya kalau sudah bulan Desember begini serapannya sudah di atas 95 persen. Kita akan dorong pada 2019, tidak alasan lagi karena DIPA sudah kita serahkan,” ujarnya.

Dia pun berharap seluruh satker segera menyiapkan dokumen dan pelaksanaan anggaran masing-masing. Dengan demikian seluruh kegiatan tahun depan bisa berjalan lebih awal. Menurutnya, hal teknis yang dapat menghambat serapan anggaran antara lain keterlambatan proses lelang, penyusunan e-catalog, dan penerbitan SK bagi kuasa pengguna anggaran. Ia berharap, persoalan ini bisa dikurangi. “Di sisi lain, mungkin kesiapan satker untuk mengeksekusi program, bisa juga karena keterbatasan sumber daya manusia. Mudah-mudahan persoalan ini tidak banyak terulang untuk tahun 2019,” sebutnya.

 

sumber : klik disini

7 Fakta APBN 2018, dari Hibah yang Meroket hingga Bengkaknya Subsidi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 telah tutup buku pada 31 Desember 2018 lalu. Pemerintah pun sudah punya angka-angka realisasi APBN sepanjang 2018. Data tersebut juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada publik pada Rabu (2/1/2019). Meski bersifat sementara, data yang disampaikan memiliki beberapa fakta menarik. Berikut fakta-fakta menarik soal realisasi APBN 2018:

1. Bukan APBN-P Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, APBN 2018 merupakan salah satu APBN yang tidak mengalami perubahan di pertengahan tahun anggaran. Sehingga bukanlah APBN Perubahan atau APBN-P. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN 2018 merupakan APBN pertama yang tak mengalami perubahan sejak 15 tahun lalu.

2. “Hantu” Shortfall APBN 2018 belum lepas dari bayang-bayang shortfall pajak. Bak dihantui, realisasi penerimaan pajak belum juga bisa mencapai target yang ditentukan di APBN. Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi penerimaan hanya Rp 1.316 triliun, atau 92,4 persen dari target Rp 1.424 triliun. Ada shortfall Rp 108 triliun di APBN 2018.

3. Defisit Terkecil Sejak 2012 Sementara itu defisit anggaran dan keseimbangan primer di APBN 2018 turun, bahkan angkanya menjadi yang terkecil sejak 2012. Defisit anggaran APBN 2018 Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari PDB. Sedangkan defisit kesimbangan primer APBN 2018 sebesar Rp 1,8 triliun.

4. Hibah 1.161 Persen Dari sisi penerimaan, hibah yang masuk ke kas negara mencapai Rp 13,9 triliun, atau naik 19,5 persen dibandingkan tahun 2017. Bila dibandingkan target APBN 2018, maka realisasi penerimaan hibah mencapai 1.161 persen. Belum dijelaskan lebih lanjut detail lonjakan dana hibah di tahun politik.

5. Utang Dikurangi  Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 366,7 triliun di APBN 2018. Angka ini 91,8 persen dibandingkan dengan target APBN 2018 sebesar Rp 399,2 triliun. Dibandingkan 2017, realisasi pembiayaan utang 2018 turun Rp 29,9 triliun. Pemerintah coba mengerem penarikan utang. Sebab pada 2018, pemerintah hanya menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 358 triliun, lebih kecil dari 2017 yang mencapai Rp 441,8 triliun.

6. Banyak Bayar Utang Selain menarik utang baru, pemerintah juga membayar utang lama. Pada 2018, belanja pemerintah pusat untuk bayar bunga utang mencapai Rp 258 triliun. Jumlah itu mencapai 108,2 persen dari target di APBN 2018 yang hanya Rp 238,6 triliun. Dibandingkan 2017, realisasi pembayaran bunga utang 2018 juga lebih besar. Pada 2017, bunga utang yang dibayar hanya Rp 216,6 triliun.

7. Subsidi Energi Bengkak Realisasi APBN 2018 juga ditutup dengan meroketnya subsidi energi. Pada 2018, subsidi negeri di APBN 2018 mencapai Rp 153,5 triliun. Padahal target APBN 2018 hanya Rp 94 triliun. Rinciannya, Rp 97 triliun subsidi untuk BBM dan elpiji. Sementara itu subsidi listrik mencapai Rp 56,5 triliun. Dibanding target 2018, masing-masing realisasinya mencapai 118,6 persen untuk subsidi BBM-elpiji, dan 102,5 persen untuk subsidi listik. Membengkaknya subsidi energi disebabkan karena kenaikan harga minyak dunia pada 2018 lalu.

sumber : klik disini

Kondisi Ekonomi Indonesia Tahun 2019 Diprediksi Membaik

Meskipun kondisi global tetap menantang, para pelaku pasar memprediksi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2019 akan membaik. Berbagai tekanan yang mewarnai tahun 2018 pun mulai berkurang. Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menjelaskan, situasi ekonomi dan geopolitik global akan lebih mendukung kembalinya arus modal asing masuk ke Indonesia. Kondisi ini pun akan memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Berbagai sentimen eksternal di antaranya situasi politik di AS setelah kemenangan partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu 2018. Penguatan dollar AS sepanjang tahun 2018 justru cenderung meningkatkan defisit perdagangan AS terhadap China.

Di samping itu, tensi perang dagang AS-China tampaknya lebih melonggar dengan adanya gencatan senjata dan tekanan politik dalam negeri yang dialami Trump. “Setelah kekalahan politik presiden Trump, China tak perlu tergesa-gesa bernegosiasi. Kompromi tampaknya bisa tercapai karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dari sisi ekonomi,” ungkap Budi Hikmat melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (2/1/2018). Dari sisi ekonomi China, neraca berjalan raksasa ekonomi terbesar kedua dunia itu diduga akan menoreh angka negatif untuk pertama kali pada tahun 2019. Hal ini berisiko memicu potensi China akan melemahkan mata uang yuan.
Adapun, investor global menduga kondisi perekonomian AS telah melewati puncaknya dan mulai melambat walau tetap terbilang kuat. Sementara, kebijakan bank sentral AS Federal Reserve diproyeksi akan tetap memperketat likuiditas meski tak sekencang tahun 2018. “Ada potensi The Fed hanya membutuhkan maksimal dua kali kenaikan (suku bunga acuan) selama 2019,” tambah Budi. Meskipun tekanan dari eksternal mereda, Budi berharap adanya kebijakan untuk mendorong daya beli dan meningkatkan produktivitas, baik dalam sektor manufaktur maupun pariwisata. “Optimisme kami dilandasi keberanian pemerintah menempuh kebijakan pre-emptive dan prudent untuk membedakan Indonesia dibanding negara berkembang. Namun demikian, untuk mendorong investor melakukan diskriminasi membutuhkan kebijakan mendorong daya beli, reformasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas serta mendorong foreign direct investment,” ungkap Budi
Selama tahun 2019, kurs rupiah diprediksi bergerak pada kisaran 14.350 sampai 15.200. Secara konservatif, proyeksi tersebut sudah memasukkan kemungkinan dollar kembali menguat sebesar 2 persen dan rasio cost to income commodity naik 5 persen. Rasio cost to income commodity merupakan rasio yang memproyeksikan kenaikan harga atau biaya impor minyak berbanding dengan pemasukan ekspor dari komoditas. Terkait asset saham, Bahana TCW menilai potensi kenaikan lebih ditentukan oleh faktor manfaat (earning growth). Dengan mengasumsikan pertumbuhan laba 12 persen, Bahana TCW memprediksi IHSG pada akhir tahun 2019 sekitar 7000.

sumber: klik disini