ARTIKEL

Penampakan Jahe Asal Thailand Serbu Pasar Hamadi Jayapura Papua

Para pedagang di Pasar Hamadi , Kota Jayapura Papua menjual jahe putih yang didatangkan langsung dari negara Thailand .

Adapun alasan para penjual menjual jahe asal Thailand, karena jahe yang berasal dari dalam negeri tengah sulit didapatkan.

“Sudah satu bulan jahe kosong, baik yang dari Surabaya dan Makassar dan jahe lokal Jayapura,” kata Sahril seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Hamadi

Sahril menuturkan, jahe putih asal Thailand didatangkan langsung dari Surabaya dan sudah tiga hari dijual di Pasar Hamadi Jayapura Papua.

“Satu Minggu perjalanan dari Surabaya sampai di Jayapura masih segar. Kalau untuk sekarang ini sudah lumayan banyak tapi jahe yang dijual asal Thailand,” ujarnya.

Menurut Sahril, jahe putih cukup diminati masyarakat. Terbukti dengan laris manisnya jahe putih meski kondisinya sudah layu bahkan busuk.

“Biar yang bonyok tetap laku. Rata-rata semua sudah punya. Waktu kosong hanya dua hingga tiga orang yang jual jahe dari Surabaya, Makassar ada juga dari lokal. Harga jahe waktu kosong Rp 60 ribu satu kilogram sekarang sudah Rp 55 ribu,” jelasnya.

Penjual bumbu dapur lainnya, Majid mengatakan, peminat jahe baik dari Indonesia maupun Thailand tetap sama, namun bila jahe sedang banyak, pembeli memilih yang besar.

“Kalau barang banjir orang beli yang besar. Kalau kurang mau besar atau kecil tetap diambil. Jahe Thailand lama busuknya, jahenya bersih, besar, dan padat,” tuturnya.

Menurutnya, jahe asal Indonesia berbeda dengan jahe asal Thailand, yaitu ada pada ukuran dan kebersihan. Berbeda dengan jahe asal Indonesia, yang cepat busuk atau berkurang beratnya.

“Thailand bersih dan besar, lama busuknya, kalau jahe Makassar banyak busuknya dan banyak tanahnya, kalau sudah lima Minggu, banyak busuknya. Yang lokal juga ada, tapi masih muda sudah dipanen sehingga cepat busuk,” ungkapnya.

 

sumber : klik disini

Penyusunan RAPBD 2019 Dilakukan Dengan Pendekatan Money Follow Priority Program

Dalam rapat Paripurna ke VII dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi yang dibacakan oleh Sekda Papua,  TEA Hery Dosinaen mengatakan, Penyusunan Rancangan APBD 2019 dilakukan dengan pendekatan Money Follow Priority Program.

Dijelaskan,  bahwa Money Follow Priority Program adalah pendekatan anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak.

Sehingga kata Sekda Hery Dosinaen,  anggaran tahun 2019 berfokus pada pencapaian sasaran yang telah ditargetkan pada RPJMD Provinsi Papua tahun 201-2023.

“Itu untuk mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” kata Sekda TEA Hery Dosinaen saat membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, di Ruang Sidang DPR Papua, Rabu (16/1/19) kemarin.

Selain itu, lanjut Sekda Hery, penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019 didasarkan pada prinsip-prinsip ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan kepatutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua khususnya orang asli Papua (OAP).

“Jadi penyusunan anggaran 2019 secara sungguh-sungguh telah mempertimbangkan segala masukan dan harapan yang telah disampaikan oleh dewan yang terhormat,” ujarnya.

Sedangkan pandangan dewan tentang proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2018, Sekda Hery mengungkapkan,  bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari pajak air permukaan PT Freeport Indonesia, itu telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak untuk masa Pajak Mei 2016 sampai dengan April 2017, memenangkan Provinsi Papua. Dan untuk masa pajak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sementara dalam proses peninjauan kembali (PK) di Mahkama Agung. Yang pengajuannya melalui pengadilan pajak Jakarta.

“Untuk masa pajak Mei 2017 sampai Januari 2018 masih dalam proses sidang di Pengadilan Pajak Jakarta. Sehingga terjadi penurunan pendapatan dari pajak air permukaan yang tidak dimasukkan dalam target pendapatan tahun anggaran 2019,” paparnya.

Hanya saja tambah Sekda Hery, Pemerintah Provinsi Papua tetap memperjuangkan pendapatan daerah dari pajak air permukaan yang merupakan kewajiban PT Freeport Indonesia. Sebagai pajak terhutang yang wajib dibayarkan.

“Tapi selain itu ada pengurangan pendapatan pajak rokok sebesar 37,5 persen,” pungkasnya.

sumber : klik disini

Bagaimana Perkembangan Kondisi Ekonomi Papua Selama 17 Tahun?

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengklaim kondisi perekonomian provinsi di timur Indonesia kian membaik. Hal ini didorong gencarnya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas.

Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad menyatakan, pembangunan Papua baru secara serius dilakukan pada tahun 2002. Dia menyatakan, pada tahun 2000, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua hanya Rp900 miliar, sangat kurang untuk membangun Papua dengan permasalahannya yang kompleks

Kemudian di 2002 baru hadir dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp1,3 triliun. Sehingga mampu menambah APBD Papua yang hanya Rp900 miliar.

“Jadi awalnya pembangunan Papua secara sungguh-sungguh itu baru di tahun 2002,” katanya dalam dalam acara diskusi bertajuk ‘Special Dialogue: Papua Saat Ini’ di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (12/11/2018).

Dia menjelaskan, Papua memliki topografi yang beragam sehingga perlu metode yang tepat dalam pembangunannya. Di antaranya daerah dengan kondisi di bawah permukaan laut, daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, kemudian juga ada daerah yang berawa-rawa.

Oleh sebab itu, sejak 2013 di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dilakukan perubahan metode pembangunan Papua dari berbasis sektoral dengan satu pendekatan saja, menjadi pendekatan yang disebut spasial kultural.

“Jadi pendekatan kewilayahan berbasis kultur dan kita membagi Papua dalam lima kawasan adat untuk pembangunan. Sehingga di masing-masing kawasan ini akan kelihatan apa masalahnya dan tentunya ditangani dengan cara yang beda,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan Papua bergerak maju dan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang kian turun, di 2000 tingkat kemiskinan Papua 54%, turun jadi 31,51% di 2013 hingga menjadi 27,62% di 2018.

“Jadi sebenarnya sudah lebih dari setengah, kita berhasil menurunkan kemiskinan di Papua,” ucapnya.

Begitu juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, pada tahun 2013 mencapai 56% dan di 2018 meningkatkan jadi 59,5%. “Diaspek lain terkait isolasi transportasi Papua sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi,” lanjutnya.

Meski demikian, diakui Musaad, pembangunan Papua masih harus terus digenjot. Mengingat pembangunan secara serius baru dilakukan sejak 2002 atau selama 17 tahun.

“Sehingga memang masih membutuhkan energi yang besar untuk pembangunan Papua.

Tapi secara keseluruhan, saya kira ada pergerakan, ada perubahan yang cukup nyata yang perlu diketahui. Sehingga akan menjadi pemicu juga untuk percepatan pembangunan di Papua,” pungkasnya.

 

sumber : klik disini