AKUNTASI PEMERINTAH

Perekonomian Papua

Neraca, Pulau Papua memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi geopolitik Indonesia, akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamya. Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulaidariFilipina di sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia.

Selain itu, Papua kaya akan keanekaragaman hayati. Tanah yang subur di iklim tropis dan hujan turun di hampir di sepanjang musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan. Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi pengetahuan umum. Besi, tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam adalah kekayaan alam yang bisa menyokong infrastruktur.

Sayangnya, sejak otonomi khusus diberlakukan selamadelapantahun ini, perubahan tidak berjalan dengan optimal. Keberadaan dana otonomi khusus nampaknya tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. PDRBPapuasejak diberlakukannya dana otonomi khusus pada tahun 2002 hanya berubah sedikit, dan kemungkinan juga ditimbulkan karena inflasi. Pada tahun 2000 dan 2001 PDRB Papua adalah sebesar Rp 18,41 milyar dan Rp 21,6 milyar. Sedangkan setelah dana otonomi khusus diberlakukan ternyata PDRB hanya meningkatmenjadi Rp 22,55 milyar (2003), Rp 23,89 milyar (2004), Rp 24,84 (2005), lalu setelah propinsi Irian terbagi menjadi Papua dan Papua Barat,PDRB propinsi Papua yang baru berkembang cukup pesat menjadi Rp 43,61 milyar (2005), Rp 46,89 milyar (2006), Rp 55,38 milyar (2007), Rp 54,73 milyar (2008), Rp 68,35 milyar (2009), dan Rp 89,451 milyar (2010).

Selain itu, dalam hal angka kemiskinan propinsi Papua juga masih terpuruk. Selama sembilan tahun sejak diterapkannya kebijakan tersebut, angka kemiskinan di Papua masih tinggi. Pada tahun 1999, jumlah penduduk propinsi Papua yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak satu juta jiwa, meningkat daritahun 1996 sebesar 830 ribu jiwa. Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di bawah kemiskinan di tersebut sebesar761 ribu jiwa dan 256 ribu jiwa di propinsi Papua Barat, menempati posisi pertama dan kedua dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

 

sumber : klik disini

Pajak UMKM Jadi 0,5%, Jokowi: Agar Pelaku Usaha Sadar Bayar Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Apalagi, pemerintah sekarang sudah mengubah aturan tarif pajak penghasilan (PPh Final) menjadi 0,5% dari yang sebelumnya 1%.

Pengubahan tarif PPh Final, kata Jokowi, juga berawal dari keluhan pelaku usaha yang menganggap tarif 1% itu sangat memberatkan.

“Bayar pajak nggak? Kalau bayar bagus, karena setiap saya ke daerah memang banyak keluhan, karena PP lama itu PPh Final 1%, pak itu besar lho, kita berat,” kata Jokowi saat acara sosialisasi PPh Final 0,5% di Ballroom Sanur Paradise, Bali, Sabtu (23/6/2018).

Jokowi sebelumnya sudah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 di Jatim Expo, Surabaya, pada Jumat 22 Juni 2018. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

Dengan adanya revisi aturan tarif tersebut, Jokowi berharap pelaku UMKM lebih rajin lagi membayarkan kewajiban pajaknya. Bahkan, dalam ketentuannya pelaku usaha diberikan pilihan saat melakukan pembayaran, bisa dengan tarif final atau dengan pembukuan.

“Sekarang saya ubah PPh Final sudah 0,5%, dan pelaku UMKM diberi pilihan, boleh pakai buku, boleh pakai final. Jadi harapan kita dengan adanya PPh final ada sisa peluang dari keuntungan yang bisa menjadi ekspansi, sehingga bisa naik ke level atas,” ujar dia.
Selain itu, Mantan Wali Kota Solo ini juga berharap dengan aturan baru ini basis pajak di Indonesia semakin banyak.

“Dengan PPh Final ini supaya basis pajak kita menjadi naik, orang pelaku usaha berbondong-bondong sadar bayar pajak, karena angkanya sudah dikecilkan, harapan kita itu, ada kepatuhan, kesadaran untuk membayar pajak,” tutup dia.

sumber : klik disini

Pemerintah Targetkan 20.000 Wirausaha Baru

Pemerintah menargetkan 20.000 wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kementerian Perindustrian pun membekali calon pengusaha baru itu dengan sejumlah keterampilan dasar.

Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin Endang Suwartini mengatakan, sejauh ini sudah 15.000 wirausaha baru tercipta. Sisanya akan dikejar hingga 2019 mendatang. “Ini pengembangan wirausaha baru di bidang industri kecil. 2019 targetnya 20.000 wirausaha baru, sekarang secara kualitas tercapai sekitar 15.000,” ujar Endang seusai Bimbingan Teknis Penumbuhan Wirausaha Baru IKM di Jalan Pandanaran Semarang, Senin (4/6/2018). Para calon wirausaha baru itu, sambung dia, dibekali dengan fasilitasi pelatihan bimbingan teknis wirausaha baru. Mereka yang dibekali di dalam berbagai sektor misalnya makanan, minuman, kerajinan, fashion, elektronik, hingga perbengkelan kendaraan bermotor, seperti pengelasan.

Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, Endang mengatakan mayoritas warga yang menjadi wirausaha di sektor makanan, konveksi, hingga fashion. “Untuk wilayah Jateng sektor industri yang paling menonjol adalah sektor makanan,” ujarnya. Kemenperin sendiri kata dia, memberikan fasilitasi pelatihan dan pendampingan atas usulan pemerintah daerah. Pihaknya menyasar daerah yang berpotensi dapat menghasilkan calon wirausaha baru. Endang menyebutkan, dalam pembentukan calon wirausaha baru di industri kecil diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. Perbantuan itu misalnya terkait dengan masalah perizinan. Izin di sektor pangan misalnya perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT), kemudian yang menghasilkan produk berisiko tinggi membutuhkan izin sampai Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). “Produk makanan harus memenuhi standar mutu. Butuh kemauan kuat dari pemda. Kami sudah berikan pelatihan, dan sebagian dibantu dengan peralatan untuk memulai usahanya,” sebut dia.

sumber : klik disini