AKUNTASI PEMERINTAH

Bagaimana Perkembangan Kondisi Ekonomi Papua Selama 17 Tahun?

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengklaim kondisi perekonomian provinsi di timur Indonesia kian membaik. Hal ini didorong gencarnya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas.

Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad menyatakan, pembangunan Papua baru secara serius dilakukan pada tahun 2002. Dia menyatakan, pada tahun 2000, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua hanya Rp900 miliar, sangat kurang untuk membangun Papua dengan permasalahannya yang kompleks

Kemudian di 2002 baru hadir dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp1,3 triliun. Sehingga mampu menambah APBD Papua yang hanya Rp900 miliar.

“Jadi awalnya pembangunan Papua secara sungguh-sungguh itu baru di tahun 2002,” katanya dalam dalam acara diskusi bertajuk ‘Special Dialogue: Papua Saat Ini’ di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (12/11/2018).

Dia menjelaskan, Papua memliki topografi yang beragam sehingga perlu metode yang tepat dalam pembangunannya. Di antaranya daerah dengan kondisi di bawah permukaan laut, daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, kemudian juga ada daerah yang berawa-rawa.

Oleh sebab itu, sejak 2013 di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dilakukan perubahan metode pembangunan Papua dari berbasis sektoral dengan satu pendekatan saja, menjadi pendekatan yang disebut spasial kultural.

“Jadi pendekatan kewilayahan berbasis kultur dan kita membagi Papua dalam lima kawasan adat untuk pembangunan. Sehingga di masing-masing kawasan ini akan kelihatan apa masalahnya dan tentunya ditangani dengan cara yang beda,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan Papua bergerak maju dan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang kian turun, di 2000 tingkat kemiskinan Papua 54%, turun jadi 31,51% di 2013 hingga menjadi 27,62% di 2018.

“Jadi sebenarnya sudah lebih dari setengah, kita berhasil menurunkan kemiskinan di Papua,” ucapnya.

Begitu juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, pada tahun 2013 mencapai 56% dan di 2018 meningkatkan jadi 59,5%. “Diaspek lain terkait isolasi transportasi Papua sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi,” lanjutnya.

Meski demikian, diakui Musaad, pembangunan Papua masih harus terus digenjot. Mengingat pembangunan secara serius baru dilakukan sejak 2002 atau selama 17 tahun.

“Sehingga memang masih membutuhkan energi yang besar untuk pembangunan Papua.

Tapi secara keseluruhan, saya kira ada pergerakan, ada perubahan yang cukup nyata yang perlu diketahui. Sehingga akan menjadi pemicu juga untuk percepatan pembangunan di Papua,” pungkasnya.

 

sumber : klik disini

Dana APBN Rp28,34 Triliun Mengalir ke Papua Barat

Dana APBN 2019 senilai Rp28,34 triliun diserahkan ke Provinsi Papua Barat untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. Kelapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Papua Barat Arif Wibowo di Manokwari, Papua Barat mengatakan dana Rp28,34 triliun itu terdiri atas anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp7,53 triliun serta dana transfer dan dana desa Rp20,81 triliun.

Jumlah DIPA APBN 2019 itu meningkat 9,6 persen dari 2018, sedangkan dana transfer dan dana desa meningkat 22,6 persen dibanding 2018. “Dana transfer dan dana desa senilai Rp20,81 triliun itu terdiri atas dana alokasi umum Rp8,29 triliun, dana bagi hasil Rp4,32 triliun, dana otonomi khusus Rp3,95 triliun, dana lokasi khusus fisik Rp1,82 triliun, dana desa Rp1,52 triliun, dana alokasi khusus nonfisik Rp855,4 miliar, dan dana insentif daerah Rp63,3 miliar,” katanya saat acara penyerahan DIPA oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kepada seluruh satuan kerja di Manokwari, Papua Barat.

Menurut dia, di Papua Barat terdapat 380 kantor satuan kerja kementerian dan lembaga, ditambah 14 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyerahan DIPA dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan anggaran pada 2019 dapat dilaksanakan secara lebih cepat, sehingga daya serap optimal. “Mulai 1 Januari seluruh satker bisa langsung bekerja untuk merealisasikan anggaran. Jadi, tidak boleh ada alasan lagi DIPA terlambat segala macam,” kata Arif.

Ia mengutarakan penyerapan DIPA di Papua Barat pada 2018 hingga saat ini baru 78 persen. Oleh karena itu, ia berharap untuk 2019 daya serap lebih maksimal. “Hingga 12 Desember baru 78 persen. Seharusnya kalau sudah bulan Desember begini serapannya sudah di atas 95 persen. Kita akan dorong pada 2019, tidak alasan lagi karena DIPA sudah kita serahkan,” ujarnya.

Dia pun berharap seluruh satker segera menyiapkan dokumen dan pelaksanaan anggaran masing-masing. Dengan demikian seluruh kegiatan tahun depan bisa berjalan lebih awal. Menurutnya, hal teknis yang dapat menghambat serapan anggaran antara lain keterlambatan proses lelang, penyusunan e-catalog, dan penerbitan SK bagi kuasa pengguna anggaran. Ia berharap, persoalan ini bisa dikurangi. “Di sisi lain, mungkin kesiapan satker untuk mengeksekusi program, bisa juga karena keterbatasan sumber daya manusia. Mudah-mudahan persoalan ini tidak banyak terulang untuk tahun 2019,” sebutnya.

 

sumber : klik disini

Perekonomian Papua

Neraca, Pulau Papua memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi geopolitik Indonesia, akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamya. Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulaidariFilipina di sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia.

Selain itu, Papua kaya akan keanekaragaman hayati. Tanah yang subur di iklim tropis dan hujan turun di hampir di sepanjang musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan. Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi pengetahuan umum. Besi, tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam adalah kekayaan alam yang bisa menyokong infrastruktur.

Sayangnya, sejak otonomi khusus diberlakukan selamadelapantahun ini, perubahan tidak berjalan dengan optimal. Keberadaan dana otonomi khusus nampaknya tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. PDRBPapuasejak diberlakukannya dana otonomi khusus pada tahun 2002 hanya berubah sedikit, dan kemungkinan juga ditimbulkan karena inflasi. Pada tahun 2000 dan 2001 PDRB Papua adalah sebesar Rp 18,41 milyar dan Rp 21,6 milyar. Sedangkan setelah dana otonomi khusus diberlakukan ternyata PDRB hanya meningkatmenjadi Rp 22,55 milyar (2003), Rp 23,89 milyar (2004), Rp 24,84 (2005), lalu setelah propinsi Irian terbagi menjadi Papua dan Papua Barat,PDRB propinsi Papua yang baru berkembang cukup pesat menjadi Rp 43,61 milyar (2005), Rp 46,89 milyar (2006), Rp 55,38 milyar (2007), Rp 54,73 milyar (2008), Rp 68,35 milyar (2009), dan Rp 89,451 milyar (2010).

Selain itu, dalam hal angka kemiskinan propinsi Papua juga masih terpuruk. Selama sembilan tahun sejak diterapkannya kebijakan tersebut, angka kemiskinan di Papua masih tinggi. Pada tahun 1999, jumlah penduduk propinsi Papua yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak satu juta jiwa, meningkat daritahun 1996 sebesar 830 ribu jiwa. Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di bawah kemiskinan di tersebut sebesar761 ribu jiwa dan 256 ribu jiwa di propinsi Papua Barat, menempati posisi pertama dan kedua dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

 

sumber : klik disini