ARTIKEL

OPINICatatan Awal Tahun 2019: Evaluasi Otsus Papua Pasca 17 Tahun Berjalan

EVALUASI Otsus Papua Pasca 17 Tahun Berjalan. Belum lama ini, perayaan ulang tahun yang ke-17 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dilaksanakan. Yakni pada 22-23 November 2018 lalu bertempat di Jayapura. Dengan memasuki usia yang ke-17, ibarat manusia usia tersebut disebut beranjak dewasa. Pada 21 November 2001 silam adalah pengesahan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemerintah pusat memberikan desentralisasi melalui Otonomi Daerah atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Mengutip Hans Kalsen, Decentralization by Local Autonomy, UU Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan landasan yuridis pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terdiri dari XXIV Bab dan 79 Pasal yang diawali dengan konsideran dan diakhiri penjelasan umum dan pasal demi pasal. Di tengah keberlangsungan Otonomi Khusus di Tanah Papua saat ini, pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengingat implementasi arah kebijakan Otsus Papua tidak berjalan mulus selama ini.

Berdasarkan data Kemendagri, soal pembiayaan Otsus Papua telah digelontorkan selama periode 2002-2018 sebesar lebih dari Rp 76 triliun. Untuk Papua Barat selama periode pemerintahan 2008-2018 sudah digelontorkan dana nyaris mendekati Rp 30 triliun.

Besarnya dana yang telah digelontorkan tidak sebanding dengan output kualitas pembangunan fisik dan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan yang masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan PapuaBarat sebesar 70.81 persen, yang artinya IPM paling rendah di bawah rata-rata IPM nasional (urutan ke 34 dan 33 dari 34 provinsi di Indonesia).

Untuk melihat masalah pembangunan dan layanan publik dalam kerangka desentralisasi asimetris di Papua, kita perlu memetakan akar persoalan di tanah Papua. Salah satu problem mendasar dalam Otsus Papua hari ini ialah tidak adanya regulasi yang bersifat komprehensif untuk mengatur tentang kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua. Kondisi ini memberikan dampak berupa tumpang tindihnya implementasi dan koordinasi antar lembaga Otsus yang berdampak pada pembangunan.

Menurut Prof Djohermansyah Djohan, dalam penyusunan Perdasus/Perdasi juga belum tuntas. Amanat UU: Perdasus (13) -> (9), Perdasi (18) -> (13), Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Dana Otsus belum singkron dan akuntabel. Rencana induk pembangunan Otsus Papua belum tersusun serta lemahnya Pengawasan Otsus.

Belum lagi persoalan lemahnya institusi yang melakukan fungsi check and balances di tubuh kelembagaan lokal.

Dalam penerapan kebijakan Otsus, seringkali terjadi friksi antara legislatif dan eksekutif. Salah satu penyebabnya ialah eksklusivitas masing-masing lembaga tersebut sehingga tidak berjalan mulus.

Permasalahan juga terjadi ketika Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak memiliki power untuk melakukan pengawasan dan pada tahap di mana lembaga tersebut saat ini telah membentuk Pansus untuk melakukan Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP. Penyebabnya, sejak awal pembentukannya, kewenangan MRP sebagai representasi Lembaga Adat sangat terbatas yang berakibat pada lemahnya fungsi check and balances antar lembaga sehingga marak terjadinya penyalahgunaan dana Otsus.

Selanjutnya, dalam mendorong keberlanjutan otsus di Tanah Papua maka harus dilakukan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus. Upaya tersebut salah satunya adalah untuk mendorong keberlanjutan distribusi dana Otsus di Papua dan diselaraskan dengan semangat meningkatkan kualitas bagian masyarakat Papua. Kemudian, evaluasi juga tidak hanya berhenti pada masalah yang bersifat administratif dan teknis terkait pengelolaan, penyaluran, pertanggungjawaban dan manajerial pengelolaan dana Otsus.

Upaya perbaikan harus dimulai dari perbaikan regulasi terkait kejelasan kewenangan provinsi dan kabupaten dalam Otsus Papua. Selain itu, pemerintah pusat perlu menjalin komunikasi secara intens dengan elite lokal dan masyarakat Papua.

Oleh: Laode M rusliadi SuhiPraktisi Hukum & Mahasiswa Magister Hukum Konstitusi Universitas Pancasila

Sumber :

Catatan Awal Tahun 2019: Evaluasi Otsus Papua Pasca 17 Tahun Berjalan

LP3BH Sebutkan Kelemahan UU Otsus Bagi Orang Papua

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mengklaim bahwa di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, dimana posisi Orang Asli Papua (OAP) sebagai komunitas yang terproteksi di dalamnya, mengandung kelemahan sangat besar.

Hal tersebut ditegaskan Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH. Ia menjabarkan dengan detail kepada media ini bahwa kelemahan tersebut adalah tidak diaturnya secara tuntas dan selesai mengenai apa yang selama ini disebut sebagai “hak kesulungan” Orang Asli Papua.

Misalnya dalam hal jabatan-jabatan politik, lanjut Yan, seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bawah Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana telah diatur secara cukup baik di dalam pasal 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.

“Inilah yang saya sebut sebagai kelemahan besar dalam Undang Undang Otsus Papua, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak dasar dan jati diri Orang Asli Papua yang semestinya diperjuangkan secara hukum,” dijelaskan Yan kepada sejumlah wartawan.

Langkah perjuangan hukum, menurut Yan, sebenarnya sudah harus dilakukan oleh semua pihak, baik Orang Asli Papua dalam konteks kemasyarakatan maupun lembaga representase klutural seperti Majelis Rakyat Papua  (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta palemen lokal setingkat DPRP dan DPR PB untuk mendorong dilakukannya amandemen terhadap pasal 12 tersebut sejak jauh hari.

Hal itu dimaksudkan guna mengakomodir hal-hal yang menyangkut soal keaslian Orang Papua dalam pencalonan kepala daerah setingkat Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota serta pimpinan DPRD dan DPR Papua Barat harus Orang Asli Papua.

“Sayang sekali hal ini belum pernah secara serius dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara hukum dan politik seperti MRP, MRPB, DPR Papua dan Papua Barat,” ujar Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia ini.

Menurutnya, jikalau ada upaya untuk membentuk aturan pelaksanaan dari UU Otsus Papua dan Papua Barat setingkat Peraturan daerah khusus (Perdasus) tuk memproteksi akan hal ini.

“Tentu akan sangat inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum, karena pengaturannya secara implisit tidak ada di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu sendiri,” kata Yan yang juga Koordinator Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari.

 

sumber : klik disini

Kapolri Sebut Persoalan Utama di Papua adalah Pembangunan Ekonomi

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, permasalahan utama di Provinsi Papua saat ini adalah pembangunan ekonomi. Tito tak menampik bila di provinsi paling timur Indonesia itu masih kerap terjadi serangan oleh kelompok bersenjata bisa jadi mengancam disintegritas bangsa. Namun demikian, kata dia, muara persoalan di Papua adalah pembangunan ekonomi yang belum menyentuh kawasan tertentu.  “Persoalan utama di Papua itu adalah masalah ekonomi. Permasalahan utama di Papua itu di pegunungan, karena gunung belum banyak tersentuh, akses ke sana sulit. Dan itu jadi masalah,” kata Tito usai memimpin serah terima jabatan pejabat tinggi Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018). Menurut mantan Kapolda Papua itu, pembangunan di Papua baru bisa dirasakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Belum banyak tersentuh di gunung-gunung, baru saya melihat selaku Kapolda Papua 2012 sampai dengan sekarang baru kepemimpinan Presiden Jokowi ini yang real di gunung terasa,” tutur Tito. “Misalnya Jalan Trans Papua, Bandara Wamena diperbaiki bagus kemudian kami melihat BBM satu harga di gunung, semen dengan masuknya perusahan semen di Manokwari bisa mengcover semua wilayah, sehingga harga semen bisa sama dengan wilayah lain bahkan lebih murah,” Tito menambahkan. Di sisi lain, lanjut Tito, meski pembangunan ekonomi terus digenjot ada saja kelompok yang belum puas dan melakukan aksi kriminal bersenjata.  Polri, kata Tito, akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua. Pasalnya, banyak anggota Polri dan TNI gugur dan menjadi korban dari kelompok yang belum puas terhadap pembangunan di Papua. “Yang jelas, saya tidak melihat itu adalah masalah ras,” ujar Tito. Sementara itu, Kapolda Papua yang baru, Irjen Martuani Sormin yang sebelumnya menjabat Kadiv Propam Polri mengaku siap dengan tugas dan amanah baru sebagai Kapolda Papua.
Martuani mengatakan, akan berupaya untuk menciptakan suasana tertib, aman, dan kondusif sebagaimana arahan dan petunjuk dari Kapolri. “Saya pernah punya pengalaman di sana tapi sebagai Kapolda Papua Barat, tentu saya sudah punya gambaran. Dengan pengalaman saya di Papua Barat, sekarang saya ditugaskan di Papua mungkin saya perlu menambah sedikit tentang situasi di sana,” kata Martuani “Tapi harapan saya, dengan hadirnya saya di Papua bisa membawa suasana yang semakin kondusif sebagaimana arahan dan petunjuk dari Kapolri. Harus turun bersama masyarakat.”

sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/08/20/11143511/kapolri-sebut-persoalan-utama-di-papua-adalah-pembangunan-ekonomi