BERITA

Proses Divestasi Selesai, Freeport Harus Sejahterakan Rakyat Papua

PT Freeport Indonesia telah mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), setelah 51 persen sahamnya dimiliki PT  Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot mengatakan, setelah kedua proses terjadi, perusahaan tersebut memberi manfaat terbaik untuk negara khususnya Papua.

“S‎udah tahu semua, masalahnya tidak permasalahkan pro kontra ada. Ke depan harus cari manfaat terbaik untuk Indonesia, terutama Papua,” kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Mineba, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Bambang mengungkapkan, 51 persen saham‎ Freeport Indonesia yang dimiliki oleh pihak nasional akan memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

“Semoga ini akan memberikan sebagai prime over ekonomi yang baru, karena berikan sesuatu yang baru bagi ekonomi, khususnya Papua,” tutur dia.

Perubahan status menjadi IUPK, membuat Freeport Indonesia harus menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam 5 tahun, penerimaan negara jadi lebih besar, ‎mendapat perpanjangan operasi 2X10 tahun dan melepas saham 51 persen ke pihak nasional.

 

sumber : klik disini

APBD Papua Rp 13,9 Triliun Disahkan DPR Papua

 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2019, akhirnya disetujui dan disahkan oleh DPR Papua menjadi Perda APBD tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang X, Jumat (18/1/2019) malam.

Pengesahan dan penetapan RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2019, setelah semua fraksi di DPR Papua memberikan persetujuan dan rancangan keputusan DPR Papua dibacakan Sekretaris DPR Papua, DR Juliana F Waromi.

RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2019, dengan postus anggaran yakni pendapatan daerah sebesar Rp 13,939 triliun lebih, yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 895,8 miliar lebih, dana perimbangan Rp 4,4 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 8,6 triliun.

Sedangkan, belanja daerah sebesar Rp 13,8 triliun lebih, dengan rincian belanja tak langsung Rp 6,6 triliun lebih, belanja  langsung Rp 7,2 triliun lebih dan surplus anggaran Rp 50 miliar.

“Dari penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, dapat disimpulkan bahwa semua fraksi dewan dapat menerima dan menyetujui materi persidangan tentang raperdasi tentang APBD Provinsi Papua tahun 2019,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize saat memimpin sidang didampingi Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda dan Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando AY Tinal dan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, dalam Sidang DPR Papua Masa Sidang X itu.

Selain itu, juga raperdasus tentang Perubahan Kedua atas Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Sedangkan, materi raperdasus Masyarakat Adat, mengingat Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan untuk ditetapkan bahwa pembahasannya ditangguhkan, maka semua fraksi – fraksi sepakat untuk ditangguhkan pembahasannya.

“Untuk itu, saya tawarkan kepada sidang yang terhormat apakah raperdasi tentang RAPBD tahun anggaran 2019 dan raperdasus perubahan kedua Perdasus tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otsus dapat setujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan peraturan daerah khusus Provinsi Papua?,” kata Edo Kaize menyampaikan dalam sidang.

Selanjutnya, seluruh anggota DPR Papua menyetujui jika kedua raperda dan raperdasus itu untuk disahkan, kemudian dilakukan pengetukan palu sidang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, dalam penutupan sidang DPR Papua mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua bersama alat kelengkapan dewan yang telah membahas hingga mengesahkan RAPBD Provinsi Papua tahun 2019.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal memberikan apresiasi si dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat Papua yang memberikan dukungan terhadap Rancangan peraturan daerah provinsi Papua tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Papua Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan peraturan daerah khusus non APBD

“Walaupun kami percaya ini tidak cukup dengan hanya menyampaikan penghargaan kepada dewan yang terhormat tetapi setidaknya ini kami lakukan untuk menyatakan bahwa kinerja DPR Papua yang dengan bekerja tanpa mengenal lelah melakukan tugas dan fungsi konstitusional sebagai wakil bagi rakyat Papua. Karenanya kami sebagai mitra kerja DPR Papua selalu berupaya secara totalitas untuk selalu bekerjasama dengan dewan yang terhormat untuk mewujudkan harapan dewan yang terhormat sebagai representasi seluruh rakyat Papua,” pungkasnya.

sumber : klik disini

Legislator : Berapa Pembagian Saham 10 Persen Untuk Masyarakat Adat?

Meskipun pemerintah pusat telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI), dari saham 51 persen itu nantinya terdiri dari 41 persen untuk PT Inalum dan 10 persen untuk Pemda Provinsi Papua.

Dan 10 persen saham tersebut diberikan kepada Provinsi Papua berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan pemerintah pusat dan juga Pemkab Mimika.

Namun, dari hasil keputusan tersebut di atas,  Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan (Dapil)  Mimika,  Mathea Mamoyau yang  juga mempunyai hak ulayat, dimana PT Freeport berada,  mempertanyakan pembagian 10 persen itu. Berapa persen yang akan didapat masyarakat adat sebagai pemilik hak  di area PT Freeport Indonesia.

Bahkan,  wanita asal Komoro ini dengan tegas meminta untuk tidak menyembunyikan pembagian dari PT Freeport itu.

“Jangan disembunyikan pembagian dari PT Freeport untuk Papua, tegas Mathea di Jayapura Kamis (17/1/19).

Apalagi lanjut Mathea, kebijakan Gubernur juga telah diambil untuk pembagian kepada pemerintah Kabupaten dimana PT FI itu berada.

Untuk itu,  sebagai wanita asal Mimika dan hidup diatas area PT Freeport,  ia justru ingin tahu secara detail terkait pembagian dari 10 persen itu kepada masyarakat adatnya berapa.

Sebab kata Mathea, ketika pembagian masyarakat tidak dikumpulkan.  Masyarakat ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga pembagian itu harus secara jelas.

“Inalum itu juga kalau dikasih mandat untuk mengelolah maka Inalum juga harus berpresentase kepada masyarakat adat. Pembagiannya secara jelas dan apa yang harus dibangun dan kalau kita dengar dia membeli saham,  itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat adat itu sendiri, ” paparnya.

Dikatakan,  jangan masyarakat hanya mendengar bunyinya sekian persen saja, tapi itu harus dijelaskan secara detail. Sehingga masyarakat itu bisa hidup berkepanjangan dengan mendapat pembagian dari PT Freeport itu sendiri.

Ia berharap, dengan pembagian itu tidak menimbulkan konflik lagi yang berkembang.

“Karena dengan 1 atau 2 persen, konflik itu selalu terjadi,  makanya penjelasan itu harus transparan pada maayarakat adatnya sendiri. Sekali lagi saya tekankan, bahwa masyarakat adat itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, ” tekannya.

Sebab kata Mathea,  terkadang perempuna tidak dilibatkan, sehingga dengan dana yang begitu banyak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat adat itu tidak tersampaikan.

“Saya sebagai perempuan dari sana, sangat mengharapkan itu, sehingga ada transparan. Jadi harus bisa mengumpulkan semua masyarakat adat,  tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh-tokoh perempuan,  sehingga itu kita bisa kawal bersama dan di pantau oleh gubernur, ” harapnya.

Untuk itu,  ia meminta agar prosedur itu harus dijalankan seperti itu. Sehingga kita tidak hanya berbicara persen-persen saja didalam pertemuan dan didalam kertas tapi harus di jelaskan secara baik kepada masyarakat adat.

“Jadi bukan hanya data diatas kertas saja tapi implementasi itu. Caranya seperti apa,  siapa yang mengelolah itu juga harus dijelaskan. Sehingga seluruh masyarakat,  sleuruh perempuan yang mau beranak sampai hidup berkepanjangan dia harus tahu itu, ” tukasnya.

Apalagi  menurut Mathea,  Freeport itu tidak bisa cabut, walaupun kontraknya berhenti di tahun 2024 tapi proyek itu tetap akan jadi.  Baik dikelolah oleh pemerintah Indonesia.

“Itu juga harus disampaikan karena disitulah hidup masyarakat adat yang mengililingi PT Freeport itu sendiri sehingga tidak mendasi gersang dan tidak membuat mereka mati secara perlahan-lahan,”ketusnya.

Untuk itu, Mathea Mamoyau meminta harus di presentasi secara baik lalu mengumpulkan masyarakat adat,  baik perempuan dan juga laki-laki di kumpilkan dan di preaentasi sehingga mereka juga tahu.

“Mereka kan tidak pernah pegang uang, kasihan karena mereka hanya bisa mendengar saja. Padahal mereka hidup dalam kemiskinan dan tidak ada perubahan sama seklai. Jadi semua masyarakat adat harus terakomodir,” imbuhnya.

sumber : klik disini