BERITA

Jokowi: Bertahun-tahun Harga BBM di Wamena Rp 60 Ribu Semua Diam, di Sini Naik Rp 500 Didemo 3 Bulan

Presiden Jokowi mengaku heran harga bahan bakar minyak (BMM) di WamenaPapua Barat, yang mencapai Rp 60 ribu selama bertahun-tahun, tidak ada yang melakukan aksi demo.

Sementara ketika harga BBM di Pulau Jawa dinaikkan sebesar Rp 500 per liter, maka aksi demo dilakukan berbulan-bulan di depan Istana.

“Kita ingat di sini kalau harga BBM naik 500 perak saja, dari Rp 6.450 jadi Rp 7.000 (per liter) demonya tiga bulan. Saudara kita di Wamena Rp 60.000 bertahun-bertahun diem,” tutur Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/2/2019).

Jokowi bercerita, harga BBM sebesar Rp 60 ribu per liter itu ketika kondisi lagi normal dan ketika cuaca sedang buruk, maka bisa mencapai Rp 100 ribu per liter.

“Kita di sini menikmati harga Rp 6.450, di sana Rp 60 ribu,” kata Jokowi.

Melihat tingginya harga BBM di Wamena, menurut Jokowi, saat dirinya resmi menjabat sebagai Presiden maka langsung memerintahkan menteri terkait untuk membuat satu harga untuk BBM di berbagai daerah.

“Nyatanya bisa meskipun melalui sebuah perjuangan satu setengah tahun,” ucap Jokowi.

 

sumber :  klik disini

 

Sebut Ada Rekayasa, Pengacara Pemprov Papua Lapor ke DPR

Pengacara Pemprov PapuaStefanus Roy Rening, mengaku akan melaporkan kasus dugaan penganiayaan penyelidik KPK kepada Komisi III DPR RI.

Dirinya menyebut ada dugaan rekayasa sebelum terjadi cekcok antara pihaknya dengan penyelidik KPK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

“Ada desain yang kalau dibaca ngeri dan kita akan lapor ini ke Komisi 3,” ujar Roy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (13/2/2019)

Roy meminta KPK untuk menjelaskan perihal percakapan di sebuah grup WhatsApp pada ponsel penyelidik KPK. Menurutnya terdapat percakapan bahwa KPK merencanakan OTT, namun gagal.

“Kita minta Komisi 3 untuk mendesak KPK bawa itu WA grup dibuka supaya ini clear, orang Papua juga clear. Kalau dia hapus dan hilangkan berarti tidak clear dan itu bahaya,” tegas Roy.

Seperti diketahui, sempat terjadi cekcok antara Pemprov Papua dengan penyelidik KPK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, beberapa saat lalu.

Dua penyelidik KPK tersebut dicurigai karena memotret sejumlah orang yang sedang melakukan rapat di hotel itu. Cekcok tersebut berbuntut dugaan penganiayaan terhadap penyelidik KPK.

Akhirnya pihak KPK melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap pegawai KPK yang tengah bertugas ke Polda Metro Jaya pada Minggu (3/2/2019) sore.

Dalam laporannya, pihak KPK memasukkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta pasal 211 KUHP dan pasal 212 KUHP tentang melawan dan menghalangi tugas aparatur negara yang dapat dikenakan ke para pelaku.

sumber : klik disini

 

 

Isu Papua yang Tenggelam dan Golput Pilpres 2019

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Badriati heran dengan kedua calon presiden yang tak membahas isu mengenai Papua pada debat pilpres pertama.

Puput, biasa ia disapa, menduga hal itu terjadi karena rekam jejak masing-masing calon yang tak beres dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua.

“Kalau yang nomor satu misalnya pernah menjanjikan menyelesaikan pelanggaran HAM tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Yang kedua, kita tahu seperti apa keterkaitannya dengan isu pelanggaran HAM,” kata Puput dalam diskusi yang dihelat Amnesty International di Hotel Aryaduta, Kamis (14/2).

Puput justru memperkirakan pembahasan Papua baru akan muncul dalam debat pada Minggu (17/4) nanti. Alasannya adalah isu ekonomi yang akan menjadi topik debat.

Jika benar demikian, Puput merasa yang terjadi di Papua menjadi sekadar masalah ekonomi.

“Tidak hanya sekadar kegagalan pembangunan tapi ada tiga aspek lain yakni marginalisasi, sejarah politik, dan pelanggaran HAM,” ujar Puput yang fokus meneliti soal Papua.

Filep Karma, salah satu tokoh pro kemerdekaan Papua yang turut hadir dalam diskusi, menyebut golput sebagai pilihan paling masuk akal. Dua kandidat presiden yang ada menurutnya sama-sama buruk.

Selain merujuk pada rekam jejak capres yang sebanding buruknya, Filep juga merasa penyelenggara pemilu di Papua kerap sulit dipercaya.

“Pengalaman kami, kalaupun kami tidak pergi ke TPS, suara kami tetap 100 persen,” kata Filep sambil tertawa lebar.

Filep menegaskan pengalaman pemilu yang ia alami dan saksikan di Papua kerap diwarnai kekerasan. Hal itu ia yakini tak pernah berubah dari rezim ke rezim lain.

“Bagi saya siapa pun yang terpilih tidak ada manfaat bagi kami orang Papua. Karena toh kami dihadapkan dengan laras senjata. Itu yang terjadi,” ujar Filep.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memandang kedua capres belum punya visi-misi yang jelas untuk memperbaiki kondisi Papua.

Selama masa kampanye berlangsung pun, Usman tak melihat kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mengangkat penyelesaian kasus HAM dan penghapusan kekerasan diskriminasi di Papua sebagai agenda penting.

Ada berbagai isu mengenai Papua yang menurut peserta forum yang dihelat Usman ini dianggap penting, seperti apresiasi identitas Papua, kebijakan afirmatif, perlindungan HAM, perempuan, pelaksanaan UU Otonomi Khusus yang belum selesai, lalu pemberantasan korupsi, dan moratorium sumber daya alam.

“Dari yang kita baca baik dari Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi belum ada kata-kata itu,” ujar Usman.

Guna mengangkat isu mengenai Papua lebih jauh, Usman pun berjanji akan menyerahkan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut kepada kedua tim pemenangan capres.

Forum bertajuk ‘Menyoal Papua dalam Pilpres 2019’ tersebut, hadir cukup banyak tokoh nasional maupun tokoh masyarakat Papua. Ada pemerhati LIPI seperti Adriana Elizabeth, Latifah Anum Siregar, komisioner Ombudsman Ahmad Suaedi, putri Gus Dur Inayah Wahid, dan tokoh Papua seperti Filep Karma, Benny Giay, hingga Markus Haluk.

 

sumber : klik disini