Pembangunan Infrastruktur akan Majukan Pertumbuhan Ekonomi Di Papua

Sekjen Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam As syafiyah, Rahmat Hidayat mengatakan, jika Papua infrastrukturnya bagus seperti jalan dan pelabuhan yang kondisinya baik maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik dan mobilitas penduduk akan lebih lancar.

“Salah satu prioritas pembangunan adalah pembangunan infrastuktur di provinsi Papua dan Papua Barat. Meski kaya dengan sumberdaya alam, wilayah ini tertinggal dengan provinsi lain,” kata Rahmatdalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Di Papua Dalam Perspektif Kebangsaan yang di gelar oleh Barisan Mahasiswa Nusantara (BMN), di kampus Universitas Islam As Syafiyah, Jakarta Timur.

Dia mengatakan, jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 25 persen dari populasi. Dua kali lipat lebih dari angka nasional yang sebesar nasional yang sebesar 10,7 persen (BPS, Maret 2017).

Untuk menanggulangi kemiskinan, lanjut dia, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia.

Sedangkan pemenuhan gizi yang berkualitas, sambung dia, ikut berpengaruh terhadap kualitas SDM. Dia berharap pembangunan infrastruktur seperti jalan raya Trans Papua dan pelabuhan laut yang merupakan bagian dari program tol laut bisa berjalan dengan baik.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan bea siswa kepada siswa-siswi di Papua untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi di sejumlah perguruan tinggi terkenal di dalam negeri maupun luar negeri.

Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), Hamzah El Sahrawi menilai Isu Papua masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Permasalahan di Papua yang paling banyak disorot diantaranya, dugaan pelanggaran HAM, rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan, masih rendahnya pemenuhan gizi yang akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, kondisi infrastruktur di Papua yang masih terbatas berdampak terhadap mahalnya biaya hidup di Papua.

Lebih lanjut Hamzah mengatakan, Kondisi di Papua yang masih tertinggal dalam pembangunan menjadi opini negatif di dalam negeri dan menjadi salah satu isu internasional.

“Hal itu penting kita dalami dari perspektif kebangsaan, terlebih lagi ada sebagian pihak melihat Papua dari sisi yang berbeda, tentu saja sudut pandang bisa berbeda,” katanya.

Menurut Hamzah, Sekitar bulan Oktober 2014, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menjabat menjadi Presiden Indonesia mengemukakan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meyakini membangun jalan tol, jalur kereta api dan infrastruktur lainnya akan meningkatkan ekonomi lokal, meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil.

Hal penting lainnya kata Hamzah, peningkatan taraf hidup masyarakat akan bemakna terhadap pemeliharaan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

“Maka dalam perspektif kebangsaan, peningkatan taraf hidup menjadi tanggungjawab pemerintah untuk diwujudkan,”terangnya.

 

sumber : klik disini

Share This Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *