Tag Archives: keuda

EDUKASI KEUANGAN DAERAH – MENGENAL DANA DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Bentuk pelimpahan wewenang dan penugasan kepada pemerintah daerah

Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabKan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pendanaan Dekon dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat nonfisik. Pendanaan TP membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom.

Pendanaan Dekon/TP seluruhnya dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing). Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional. K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum pelimpahan/penugasan untuk mewujudkan sinergi pusat dan daerah. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana Penyelenggaraan Dekon/TP. Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian.

Perencanaan dan Penganggaran

Pagu dana yang akan dilimpahkan merupakan pagu dari K/L. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:

  1. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan SKPD;
  2. Biaya operasional dan pemeliharaan ;
  3. Honorarium pejabat pengelola keuangan;
  4. Biaya lainnya dalam pencapaian target kegiatan.

Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, penyusunan RKA-KL perlu diperhatikan :

  1. Kegiagan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I sesuai dengan hasil restrukturisasi;
  2. Target kinerja dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD:
  3. Dokumen pendukung dari masing-masing SKPD harus dilengkapi pada saat penelaahan RKA-KL.

Penyaluran Dana Dekon/TP dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekon/TP sebagai dasar dalam penerbitan SPM. Penerbitan SPM oleh BKPD selaku KPA didasarkan pada alokasj dana yang tersedia dalam DIPA. Kepala SKPD penerima Dana Dekon/TP menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekon/TP merupakan penerimaan negara & wajib disetor ke RKUN. Dalam hal pelaksanaan Dekon/TP terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran harus disetor ke RKUN.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kepala Daerah melampirkan laporan tahunan Dana Dekon/TP dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD yang terdiri dari Laporan tahunan Dana Dekon/TP bukan merupakan safu kesatuan dari Dokumen LPJ -APBD; serta mekanisme penyampaian lampiran laporan tahunan Dana Dekon/TP kepada DPRD dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan LPJ-APBD.

 tugas tugas-1

Kepala Daerah melampirkan laporan tahunan Dana Dekon/TP dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD yang terdiri dari Laporan tahunan Dana Dekon/TP bukan merupakan satu kesatuan dari Dokumen LPJ -APBD; serta mekanisme penyampaian lampiran laporan tahunan Dana Dekon/TP kepada DPRD dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan LPJ-APBD.

tugas-2 tugas-3

Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi

Sanksi yang diberikan berupa penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pusat.

Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat di lakukan apabila SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berfurut-turut 2 kali dalam tahun anggaran berjalan serta ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

K/L tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekon/ TP untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud:

  1. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;
  2. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada Tahun anggaran sebelumnya;
  3. melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Ditjen K/L atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

tugas-4

sumber (www.djpk.depkeu.go.id)

download pdf disini

Reformulasi Transfer ke Daerah

Source : www.djpk.depkeu.go.id

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Source :www.keuda.kemendagri.go.id

Merupakan aplikasi yang  dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Apa itu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Siapa pengguna aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan 6 (enam) regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu:

Wilayah I,     yang meliputi Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;

Wilayah II,    yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan;

Wilayah III,  yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;

Wilayah IV,  yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur;

Wilayah V,   yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;

Wilayah VI,   yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Strategi implementasi aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut.