Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar […]
Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
ARTIKEL
Pendapat BPK
Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain […]
16 Pemerintah Daerah Se Provinsi Papua Telah Menyerahkan Laporan Keuangan (Unaudited) TA 2016
Jayapura- Berdasarkan Ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan […]
Himpunan Materi Paparan Ditjen Keuangan Daerah
ASISTENSI PENYUSUNAN RANPERDA DAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 ANGKATAN I
Bahan Paparan:
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Laporan Penetapan Perda APBD Yang Tepat Waktu
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
4. Pelaksanaan Audit & Penyampaian Hasil Pemeriksanaan BPK Atas LKPD
5 […]