Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
Jakarta-Pada tanggal 23 November 2017, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
Latar belakang penerbitan KMK ini adalah adanya kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016 yang […]
A. Modul 1
1. MODUL-1-KONSEP-DAN-SIKLUS-AKUNTANSI-PEMDA
B. Modul 2
PENGANTAR-ILUSTRASI-KEBIJAKAN-AKUNTANSI-PEMERINTAH-DAERAH
01.Kebijakan-Akuntansi-Pendapatan
02.Kebijakan-Akuntansi-Beban-Belanja
03.Kebijakan-Akuntansi-Transfer
04.Kebijakan-Akuntansi-Pembiayaan
05.Kebijakan-Akuntansi-Kas-dan-Setara-Kas […]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar […]
Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain […]
