Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

Dana otsus Papua rawan korupsi

Dana otsus Papua rawan korupsi

Pemerintah harus beri aturan yang bisa mencegah korupsi

Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengakui alokasi dan penyerapan dana otonomi khussus Papua 2002-2006 rawan penyimpangan karena  sistem dan regulasi belum siap menampung dana triliunan rupiah.
“Ada kendala soal good governance, dana otsus yang dulunya kerdil tiba-tiba triliunan.Daerah belum siap. Jadi pemerintah harus beri aturan yang bisa mencegah korupsi,” kata Barnabas Suebu dalam rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.
Namun menurut Barnabas, dalam waktu empat tahun terakhir Papua sudah menerapkan sistem matrix consolidacy dan e procurementsehingga bisa mengurangi potensi penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan proyek infrastruktur.
Dana APBN untuk otsus Papua 2002-2010 meningkat setiap tahun dan toral mencapai Rp 21, 43 triliun. Mengutip BPK, Barnabas mengatakan, Papua mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk pengucuran dana otsus. Dia juga menjelaskan sejak 2007 terjadi penurunan kemiskinan di Papua hingga 1,5 persen.
“Untuk pertama kali, tahun 2007 terjadi penurunan kemiskinan di Papua, ketika satu triliun rupiah disuntik ke kampung-kampung bekerjasama dengan PNPM mandiri,” kata dia.
Barnabas mengatakan, pihaknya selalu menggunakan dana otsus sesuai dengan peruntukannya. Bahkan tiap tiga bulan sekali harus ada laporan dari Papua kepada Kementerian Keuangan melalu Kementerian Dalam Negeri. “Kalau tidak ada laporan maka dana tiga bulan berikutnya tidak akan turun,” tambahnya.
Memantau dana otsus
Beberapa anggota Badan Anggaran DPR meminta agar pemerintah membentuk tim untuk memantau penggunaan dana otsus Papua, Papua Barat dan Aceh untuk mengoptimalkan penyerapan dana otsus. “Dana otsus ini tampaknya tidak ada pemerataan dan  kadang-kadang dana ini bisa disalahgunakan kalau bisa ada tim monitoring di daerah otsus,” kata Laurens Bahangdama.
Karena itu dalam rapat kerja DPR yang dipimpin Melchias Markus Mekeng hari ini ditarik tiga soal dana otsus tersebut. Yaitu, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah propinsi memperbaiki kinerja  dan pengalokasian anggaran otsus; meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan; dan meminta pemerintah membuat rencana kerja otonomi daerah terkait dana otsus.
Sumber : http://www.beritasatu.com/ekonomi/8683-dana-otsus-papua-rawan-korupsi.html