Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

EDUKASI KEUANGAN DAERAH - PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

EDUKASI KEUANGAN DAERAH – PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pokok Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009, antara lain :

  1. Mengubah sistem pemungutan dari open list menjadi close list artinya bahwa pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud. Namun demikian. khusus untuk retribusi daerah masih dimungkinkan untuk dilakukan penambahan ienis pungutan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP 97/2012).
  2. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.
  3. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan earmarking penerimaan pajak daerah.
  4. Dalam rangka mengefektifkan pengawasan pungutan daerah. meKanisme pengawasan diubah dan represif menjaai preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak daerah sebelum dilaksangkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari 5 jenis, yaitu:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis, yaitu

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan ;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan ;
  6. Pajak Parkir;
  7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Paiak Sarang Burung Walet;
  10. PBB Perdesaan & Perkotaan ;
  11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Materi Peraturan Pajak Daerah

Perda tentang pajak daerah sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai :

  1. nama, objek, dan subjek pajak;
  2. dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan pajak;
  3. wilayan pemungutan;
  4. masa pajak;
  5. penetapan;
  6. tata cara pembayaran dan penagihan;
  7. kadaluwarsa;
  8. sanksi administratif; dan
  9. tanggal mulai berlakunya.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

  1. Retribusi Jasa Umum,yaitu pungutan atas pelayanan yangdisediakan atai/diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pehgujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengqantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulanq, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi PengoTahan Limbah Lair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah aengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

    a. Pelayanan dengan menggunaKan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
    b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai olen swasta.

    Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retrjbusi Tempat Pelelanqan. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraqa, Retribusi Penyeberangan di Air, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

  3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber aaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian linglcungan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Materi Peraturan Retribusi Daerah

Perda tentang retribusi daerah sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai :

  1. nama, objek, dan subjek retribusi;
  2. golongan retribusi;
  3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
  4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
  5. struktur dan besarnya tarif retribusi;
  6. wilayah pemungutan;
  7. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
  8. sanksi administratif;
  9. penagihan;
  10. penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; dan
  11. tanggal mulai berlakunya.

Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

pengawasan-pdrd1

pengawasan-pdrd2

Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang PDRD

Sanksi atas pelanggaran di bidang pajak dan retirbusi daerah adalah sebagai berikut:

Pelangaaran terhadap prosedur penetapan Raperda menjadi Perda berupa penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan bagi daerah yang tidak memperoleh DAU sebesar 10% untuk setiap periode penyaluran.

Pelanggaran terhadap larangan pemungutan PDRD berdasarkan perda yang dibatalkan berupa pemotongan DAU dan/atau DBH Paiak Penghasilan sebesar perkiraan penerimaan PDRD yang telah dipungut berdasarkan perda yanq dibatalkan untuk setiap periode penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan. Apabila belum tercantum dalam RAPBD maka sanksi pemotongan ditetapkan 5% dari jumlah DAU dan/atau DBH PPn yang disalurkan setiap periode penyaluran.

sumber www.djpk.depkeu.go.id

download pdf dsini