Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

EDUKASI KEUANGAN DAERAH - TRANSFER KE DAERAH

EDUKASI KEUANGAN DAERAH – TRANSFER KE DAERAH

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Dasar Hukum dalam melaksankan transfer ke daerah:
1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
3. PMK Nomor 06 /PMK.07/2012 tentang Pebbsanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

JENIS TRANSFER
Transfer ke Daerah meliputi Transfer Dana Perimbangan serta Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

  • Transfer Dana Perimbangan, meliputi transfer DBH Pajak, transfer DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, DAL), dan DAK
  • Transfer Dana Otonomi Khusus, meliputi Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Transfer Dana Otonomi Khusus provinsi Aceh; dan
  • Transfer Dana Penyesuaian, meliputi tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.

PELAKSANAAN TRANSFER
Dalam rangka melaksanakan Transfer ke Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. KPPN Jakarta II.

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah, Bendaharawan Umum Daerah / Kuasa Bendaharawan Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah Kab./Kota/Provinsi”.

Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara kepada Rekening Kas Umum Daerah.

PENYALURAN TRANSFER

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB

  1. Penyaluran dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
  2. Penyaluran PBB bagian daerah dan hasil biaya pemungutan dilaksanakan mingguan.
  3. Penyaluran bagian pemerintah kepada seluruh kabupaten dan kota, dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu April sebesar 25%, Agustus sebesar 50%, dan November sebesar selisih alokasi definitif.
  4. Penyaluran insentif kepada kabupaten dan/kota dilaksanakan bulan November tahun berjalan.
  5. Penyaluran DBH PBB dan biaya pemungutan PBB Sektor Migas dan Panas Bumi dilaksanakan IV triwulan yaitu Maret, Juni, September, dan Desember. Triwulan I s.d. III masing-masing sebesar 25% dari pagu sementara, sedangkan triwulan IV sebesar selisih alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan di triwulan I s.d. III.

Penyaluran Dana Bagi Hasil PPh

  1. Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan DBH PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.
  2. Penyaluran bagian daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan rincian : penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara dan penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama triwulan I sampai dengan triwulan III.

Penyaluran DBH Cuti Hasil Tembakau

  1. Penyaluran triwulan I 20% dari alokasi sementara,
  2. Triwulan II dan Triwulan III masing-masing sebesar 30% dari alokasi sementara, dan
  3. Triwulan IV didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan I sampai dengan triwulan III.

Penyaluran DBH Sumber Daya Alam

  1. Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan secara triwulanan.
  2. Penyaluran DBH SDA Migas dan Panas Bumi triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20% dari pagu perkiraan alokasi.
  3. Penyaluran triwulan III didasarkan pada selisih antara bagian daerah dari penerimaan SDA sampai dengan triwulan III dengan realisasi penyaluran DBH triwulan I dan triwulan II.
  4. Penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara bagian daerah (DBH) dari penerimaan SDA sampai dengan triwulan IV dengan realisasi penyaluran DBH triwulan I, II, dan III.
  5. Penyaluran untuk triwulan III dan IV dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil, kecuali DBH SDA Perikanan.

Penyaluran Dana Alokasi Umum
Penyaluran
Disalurkan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari s.d. Desember. Penyaluran setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing -masing daerah.

Pemotongan I Penundaan DAU
Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan dilakukan apabila pemda terlambat menyampaikan:
a) Perda APBD
b) Laporan Realisasi APBD Semester I
c) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pemotongan DAU dilakukan apabila ada lebih salur Dana Bagi Hasil pada tahun sebelumnya yang tidak bisa dipotongkan pada DBH yang bersangkutan serta ada tunggakan pinjaman daerah.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Penyaluran dilaksanakan dalam 3 tahap setelah mendapatkan rekomendasi dari Mendagri. Tahap I, II, dan III disalurkan masing-masing sebesar 30%, 45%, dan 25 %. Penyaluran tahap I,II, dan III dilaksanakan masing-masing paling cepat pada bulan Maret, Juli, dan Oktober.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus

  1. Penyaluran dilakukan bertahap dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
  2. Penyaluran Tahap I sebesar 30% dari total pagu DAK dilaksanakan paling cepat bulan Februari setelah daerah penerima menyampaikan :
    • Perda tentang APDB tahun berjalan,
    • Laporan Penyerapan DAK tahun sebelumnya,
    • Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III,
    • Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III,
    • Surat Pemyataan Dana Pendamping DAK.
  3. Penyaluran Tahap II sebesar 45% dari total pagu, dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I dan Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I
  4. Penyaluran Tahap 3 sebesar 25% dari total pagu DAK, dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan, dan Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan.
  5. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap l/ll dibuat setelah penyerapan DAK mencapai 90% dari penerimaan DAK tahap sebelumnya.
  6. Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7 hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan.
  7. Semua Dokumen Persyaratan tersebut hams di tandatangani oleh kepala daerah, dengan kertas berkop dan distempel. Dokumen yang disampaikan kepada DJPK adalah Dokumen yang Asli.
  8. Laporan realisasi penyerapan DAK dibuat dalam format sesuai lampiran PMK 06/PMK.07/2013.

 Sumber (DJPK)

Download pdf disini