Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

Papua di Antara Otonomi Khusus, Korupsi, dan Wabah Penyakit

Papua di Antara Otonomi Khusus, Korupsi, dan Wabah Penyakit

Daerah paling timur Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang cukup berlimpah. Bahkan, bisa dibilang timur Indonesia merupakan daerah yang cukup kaya dari hasil pengelolaan tambangnya. Salah satu daerah timur Indonesia yang cukup menjadi perhatian masyarakat belakangan ini yakni Papua.

Indonesia sendiri telah menetapkan Papua sebagai daerah yang Istimewa. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendapatkan Otonomi Khusus (Otsus) ‎untuk mengelola, mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Dana Otsus untuk Papua sendiri terbilang cukup besar dengan nilai mencapai hampir Rp8 triliun pada 2017. Pemerintah pusat bahkan tak segan-segan mengucurkan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat sekira Rp67,1 triliun dalam rentang waktu 2002 sampai 2017.

Dana tersebut sengaja dikucurkan pemerintah pusat untuk berbagai kesejahteraan rakyat Papua yang dikhususkan untuk kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menggelontorkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang berbeda, nilainya, mencapai sebesar Rp19,3 triliun.

Ironisnya ketika banyak pejabat di daerah ‎yang kaya itu terjerat sejumlah kasus korupsi. Beberapa pejabat di Papua yang terjerat kasus korupsi yakni, Barnabas Seibu (Gubernur Provinsi Papua Periode 2006-2011). Kemudian, Irenius Adii (Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua); serta Mikael Kambuaya (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua).

Tak hanya itu, terdapat mantan anggota DPR yakni, Dewi Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi untuk pembangunan di Papua. Dewi Limpo terseret perkara suap terkait usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur Energi dan Tabrukan untuk Kabupaten Deiyai, Papua.

Fakta-fakta tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan ‎yang ada saat ini di Papua. Di mana, daerah pelosok Papua yakni Asmat dilanda wabah penyakit. Tidak sedikit warga Asmat yang meninggal akibat gizi buruk dan penyakit campak.

Padahal, Papua merupakan salah satu daerah yang cukup kaya dan didukung oleh dana Otsus dari pemerintah pusat. Hal itu membuat miris setelah melihat kenyataan yang terjadi ketika adanya penyakit campak dan gizi buruk yang melanda warga Asmat.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah tidak menampik adanya keterkaitan antara korupsi dengan ketidaksejahteraan masyarakat. Sebab, dana yang seharusnya dapat dapat dikelola dengan baik untuk kemaslahatan rakyat justru dikorupsi oleh para pejabat daerah.

“Memang salah satu akibat dari korupsi adalah ketimpangan kesejahteraan bahkan bencana pada kesehatan masyarakat. Tidak tertanganinya wabah penyakit secara baik juga dapat dipicu oleh praktik korupsi,” kata Febri.

Namun, Febri masih belum mau menyimpulkan lebih jauh terkait adanya gizi buruk di Asmat dengan beberapa kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di Papua. Permasalahan di Papua, kata Febri, perlu dikaji lebih lanjut lantaran cukup komprehensif.

“Secara spesifik kondisi di Papua ini memang menyedihkan. Perlu dilihat lebih dalam apa faktor yang menjadi penyebab agar ke depan tidak berulang,” katanya.

Febri mengatakan, perlu ada kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah untuk mengelola Papua menjadi lebih baik. Khususnya‎, agar ketimpangan kesejahteraan tidak kembali terjadi di tanah timur Indonesia.

“Terkait dengan upaya pencegahan, KPK juga masuk ke Provinsi Papua. Pembenahan perlu dilakukan dengan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah setempat. Baik dari aspek pengadaan barang dan jasa, perizinan dan kehutanan,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait adanya permasalahan gizi buruk dan penyakit campak yang ada di daerah Papua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ‎mendapat banyak desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengaudit Dana Otsus Papua.

Bukan hanya dari anggota parlemen, langkah BPK untuk segera mengaudit Dana Otsus Papua juga mendapat dukungan dari KPK. Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mengatakan, bahwa ketidaktepatan Dana Otsus Papua banya mendapat keluhan.

“Langkah BPK untuk audit Dana Otsus walaupun telat, perlu diapresiasi. Ketidaktepatan peruntukan dana Otsus dan APBD Papua sudah lama dikeluhkan banyak pihak tapi hasil audit BPK tahun 2016 dan 2017 dinyatakan WTP,” ujar Syarief dikonfirmasi terpisah.

Menurut Syarief, saat ini pihaknya sedang gencar melakukan sosialisasi pencegahan ke sejumlah daerah.‎ Tak terkecuali, daerah Papua yang kini sedang bermasalah karena ada warganya yang terkena dampak gizi buruk.

“KPK telah dan sedang men-supervisi Papua/Papua Barat tapi sejumlah rekomendasi KPK untuk pengadaan barang jasa, perizinan satu pintu, perbaikan inspektorat belum dijalankan sepenuhnya,” kata Syarief.

“KPK sedang mendampingi untuk memastikan rekomendasi-rekomendasi KPK ditindak lanjuti oleh Provinsi Papua,” imbuhnya.

 

sumber : klik disini