Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

PENGARUH BUDAYA PADA FENOMENA KORUPSI DI PAPUA

PENGARUH BUDAYA PADA FENOMENA KORUPSI DI PAPUA

Pengaruh budaya pada indikasi korupsi Manusia Papua dalam kesehariannya selalu berpegang pada nilai-nilai adat yang mengajarkan untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan bantuan, dan juga tak dapat terlepas dari ajaran agama yang mengajarkan Cinta Kasih. Dua hal ini selalu mewarnai kehidupan manusia Papua, siapapun dia, baik itu rakyat maupun pejabat pemerintah.

Oleh John NR Gobai

Kewenangan karena adanya Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Daerah telah memungkin daerah untuk dapat memanfaatkan dana yang begitu besar telah mendorong pemimpin pemerintahan di Papua untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan dinamika dalam masyarakat.  Adanya pemekaran daerah juga telah memungkin hadirnya dana yang besar di daerah-daerah pemekaran yang dikelola sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan dinamika dalam masyarakat.

Bersamaan dengan adanya banyak dana yang dikelola oleh pemerintah daerah pada era OTSUS ini juga telah mendorong masyarakat untuk membuat proposal untuk kegiatan produktif , tapi ada juga kegiatan fiktif. Meskipun demikian tetap saja dapat diberikan karena adanya hubungan keluarga atau hubungan yang lain, sehingga tak perlu mereka memastikan apakah proyek yang diusulkan itu produktif atau fiktif. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini telah membuat masyarakat dalam jumlah besar untuk menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk memperoleh dana, karena masyarakat mengidentikkan pemerintah hadir dengan adanya dana (uang) yang banyak bagi masyarakat.

Fenomena kehidupan PNS dan Pejabat Pemerintah di Papua Bapak saya pernah berkata “Saat saya punya jabatan banyak orang datang ke rumah saya, tetapi setelah saya pensiun rumah ini sepi”. Itu ungkapan yang menurut saya mewakili apa yang dirasakan oleh mantan PNS dan pejabat pemerintah di seluruh Tanah Papua, untuk menggambarkan apa yang pernah dirasakan dan sedang dirasakan, bagaimana mereka menjadi tumpuan harapan masyarakat. Untuk memahami ini saya ingin memberikan sebuah fenomena umum. Tetapi menurut saya ini terjadi juga bagi pimpinan atau anggota komisi, LMA atau organisasi apa saja.

Jika seorang diterima sebagai PNS, maka PNS itu akan mulai menjadi tumpuan harapan keluarganya, selanjutnya PNS ini diangkat sebagai pejabat eselon IV maka akan menjadi tumpuan harapan keluarga besarnya (keluarga dari mama dan bapanya). Ketika menjabat eselon III maka akan menjadi harapan dari keluarga di kampung halamannya serta kampung dari istrinya. Jika PNS ini menduduki jabatan eselon II maka dia akan menjadi tumpuan harapan dari orang dalam wilayah adatnya dan juga wilayah adat dari istrinya; apalagi jika istrinya dari kabupaten lain maka dia akan menjadi tumpuan harapan dari masyarakat dari beberapa distrik dari dua kabupaten. Lebih parah lagi  jika seseorang menjadi bupati maka dia akan menjadi tumpuan harapan dari banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat. Artinya, setiap pejabat pemerintah dapat menjadi tumpuan harapan bagi masyarakatnya di Papua.

Pengaruh budaya pada indikasi korupsi Manusia Papua dalam kesehariannya selalu berpegang pada nilai-nilai adat yang mengajarkan untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan bantuan, dan juga tak dapat terlepas dari ajaran agama yang mengajarkan Cinta Kasih. Dua hal ini selalu mewarnai kehidupan manusia Papua, siapapun dia, baik itu rakyat maupun pejabat pemerintah.

Fenomena PNS yang saya gambarkan di atas adalah sebuah kenyataan yang terjadi di Papua, yang tak dapat dihindari oleh siapapun dia orangnya. Jika kita menganalisa fenomena di atas dan nilai-nilai adat dan ajaran agama di atas maka yang namanya Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) tidak akan terhindar. Banyaknya masyarakat Papua yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena ketergantungan pada uang rupiah, padahal jika uang tradisional yang dalam bahasa Monidisebut kigi (kulit kerang) masyarakat Papua mempunyai jumlah yang banyak.

Dalam budaya dahulu para Ondoafi, Mananwir, Sonowi, Ap kain, Nagawan, Kayapak dan Tonowi adalah tumpuan harapan warga. Mereka mempunyai kewajiban memberikan makanan, membantu pihak yang miskin, memberikan modal berupa babi, sehingga secara tradisi kesejahteraan rakyatnya dapat dipenuhi oleh mereka. Sekarang peranan itu sedang dimainkan oleh PNS dan Pejabat Pemerintah orang Papua yang baik hatinya, sehingga TIPIKOR tidak dapat dihindari, apalagi pejabat yang bertugas di daerah konflik seperti Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Mimika dan daerah lainnya.

Menurut saya kondisi yang saya gambarkan di atas akan dialami oleh siapapun dia masyarakat Papua, baik mahasiswa, para pencari kerja maupun CPNS, kita tidak akan keluar dari fenomena ini. Jangan kita katakan saya tidak, saya pasti akan lakukan sesuatu tanpa adanya TIPIKOR. Fenomena ini haruslah dipahami juga oleh LSM yang sedang advokasi korupsi di Papua.

Solusi terhadap fenomena di atas dan juga adanya kebijakan pemerintah yang kadang-kadang dikeluarkan tanpa perencanaan dan persiapan yang sistematis ini, maka menurut saya dalam rangka mengatasi hal ini, setidaknya ada 5 hal yang diperlukan: 1) perlu adanya konsep pemberdayaan ekonomi yang benar-benar dapat memutuskan mata rantai ketergantungan rakyat, sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera yang melibatkan Bank Papua, agar bank ini menjadi banknya rakyat Papua bukan hanya pengusaha/kontraktor Papua.

Berikutnya, 2) perlu ada pengaturan kependudukan untuk membatasi datangnya orang dari kampung ke kota yang hanya akan menciptakan ketergantungan dan menjadi beban keluarga PNS di Kota. Selanjutnya, 3) Perlu adanya Pos dana bantuan dalam APBD yang diberikan kepada pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah yang tidak perlu diaudit, sehingga dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan sebagai pelaksanaan nilai adat dan ajaran agama. Hal ini perlu diusulkan oleh Gubernur dan Bupati di Tanah Papua kepada Pemerintah Pusat.

Hal 4) adalah perlu ada pendidikan wirausaha bagi PNS Papua agar dapat membuka usaha sebagai sumber pendapatan selain gaji. Terakhir adalah 5) perlu ada kesepakatan kegiatan yang perlu dan tidak perlu menjadi focus penegak hukum untuk mengincar pelaku TIPIKOR; misalnya proyek fisik untuk kepentingan umun perlu menjadi perhatian tetapi proyek-proyek non-fisik tidak perlu jadi perhatian pelaku penegak hukum.

Semoga bermanfaat bagi semua anak-anak Papua berada dalam system birokrasi Pemerintahan Daerah dan juga sektor swasta pada umumnya. Budaya tetaplah budaya untuk saling memperhatikan dan saling menolong satu sama lain. Tetapi tak berarti bahwa membawa budaya itu ke dalam system kinerja birokrasi dimana semuanya terdapat aturan mainnya, terkait tugas pokok dan fungsi sekaligus konsekuensinya berupa sanksi yang harus ditanggung sebagai aparatus pemerintahan atau sebagai pelaksana system menejemen sektor swasta milik negara atau daerah.

Beranilah untuk mengatakan “Tidak Ada” bagi saudara, keluarga maupun masyarakat pada umumnya, jikalau itu memang bukan tersedia dari pendapatan sesuai beban kerjamu, gaji bulanan yang seharusnya. Karena ketika budaya itu terjebak dalam aturan TIPIKOR, maka resiko hukum itu dapat ditanggung sendiri, bukan semua orang yang telah menerima manfaat dari “kebaikan” anda selama memegang jabatan strategis dan berkuasa atas pengelolaan uang negara. Fakta telah lama berbicara tentang fenomena ini di Tanah Papua.***Pengamat Kinerja Birokrasi dan Perilaku Korupsi di Tanah Papua.

Sumber : https://sancapapuana.wordpress.com/2016/02/24/pengaruh-budaya-pada-fenomena-korupsi-di-papua/