Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

Perekonomian Papua

Perekonomian Papua

Neraca, Pulau Papua memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi geopolitik Indonesia, akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamya. Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulaidariFilipina di sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia.

Selain itu, Papua kaya akan keanekaragaman hayati. Tanah yang subur di iklim tropis dan hujan turun di hampir di sepanjang musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan. Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi pengetahuan umum. Besi, tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam adalah kekayaan alam yang bisa menyokong infrastruktur.

Sayangnya, sejak otonomi khusus diberlakukan selamadelapantahun ini, perubahan tidak berjalan dengan optimal. Keberadaan dana otonomi khusus nampaknya tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. PDRBPapuasejak diberlakukannya dana otonomi khusus pada tahun 2002 hanya berubah sedikit, dan kemungkinan juga ditimbulkan karena inflasi. Pada tahun 2000 dan 2001 PDRB Papua adalah sebesar Rp 18,41 milyar dan Rp 21,6 milyar. Sedangkan setelah dana otonomi khusus diberlakukan ternyata PDRB hanya meningkatmenjadi Rp 22,55 milyar (2003), Rp 23,89 milyar (2004), Rp 24,84 (2005), lalu setelah propinsi Irian terbagi menjadi Papua dan Papua Barat,PDRB propinsi Papua yang baru berkembang cukup pesat menjadi Rp 43,61 milyar (2005), Rp 46,89 milyar (2006), Rp 55,38 milyar (2007), Rp 54,73 milyar (2008), Rp 68,35 milyar (2009), dan Rp 89,451 milyar (2010).

Selain itu, dalam hal angka kemiskinan propinsi Papua juga masih terpuruk. Selama sembilan tahun sejak diterapkannya kebijakan tersebut, angka kemiskinan di Papua masih tinggi. Pada tahun 1999, jumlah penduduk propinsi Papua yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak satu juta jiwa, meningkat daritahun 1996 sebesar 830 ribu jiwa. Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di bawah kemiskinan di tersebut sebesar761 ribu jiwa dan 256 ribu jiwa di propinsi Papua Barat, menempati posisi pertama dan kedua dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

 

sumber : klik disini