Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

Pokok-pokok Pikiran Gubernur Papua

Pokok-pokok Pikiran Gubernur Papua

Pada Seminar Efektivitas Pengunaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Sebagai Gubernur Papua, saya menyambut baik inisiatif BPK RI untuk melaksanakan Seminar yang mendiskusikan efektifitas penggunaan dan pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait penggunaan dan pengelolaan dana Otsus di Provinsi Papua.

  1. Kebijakan Otonomi Khusus merupakan kebijakan publik (public policy) yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua.
  2. Selain urusan kesejahteraan, kebijakan Otonomi Khusus Papua juga memuat kebijakan untuk menyelesaikan berbagai urusan politik, Hak Asasi Manusia (HAM), dan sumber daya alam.
  3. Khusus yang terkait dengan kesejahteraan, kebijakan yang diusung Otonomi Khusus diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan daerah lain dalam wadah NKRI.
  4. Konsekuensi pemberian kebijakan Otonomi Khusus bagi Tanah Papua, Pemerintah menyerahkan 2 jenis dana yaitu (1) dana yang dihitung setara 2 % DAU Nasional (lebih lanjut disebut Dana Otsus), dan (2) Dana TambahanInfrastruktur.
  1. Total Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua dalam periode 2002 – 2015 adalah Rp. 42 trilyun lebih, sedang Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp.10 trilyun lebih untuk periode TA 2006 – 2015. Jadi total dana selama 14 tahun sebesar Rp. 52 trilyun lebih. Lihat buku Penerimaan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002-2015 seperti terlampir.
  2. Pemberian dana Otsus belum dapat menyelesaikan masalah yang diusung oleh UU21/2001. Masih dibutuhkan pengaturan dan persiapan SDM dan perangkat oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selain itu afirmasi dan pemberdayaan warga dan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam perlu mendapat perhatian. Tanpa kebijakan afirmasi dan keberpihakan orang asli Papua, dalam mengelola SDA, tingkat ketergantungan akan tetap tinggi.
  3. Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua diatur peruntukannya untuk berbagai urusan yang diamanatkan UU21/2001 seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi rakyat, dan bantuan afirmasi bagi lembaga keagamaan, adat dan kelompok masyarakat. Dana Tambahan Infrastruktur, sesuai ketentuan dan peraturan digunakan untuk pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan, dermaga/pelabuhan dan lapangan terbang untuk menyelesaikan sebagian masalah keterisolasian daerah.

Kedua jenis dana ini telah beberapa kali diperiksa oleh BPK RI.

  1. Terkait dengan Dana Otsus, Provinsi Papua telah menetapkan sejumlah peraturan untuk penggunaan dan pengelolaannya. Pada tahun 2013 telah ditetapkan Perdasus 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang mengatur bagian dana yang dikelola Provinsi dan bagian dana yang dikelola kabupaten/kota. Melalui Perdasus ini diatur 5 program lintas kabupaten/kota yang wajib dilaksanakan di daerah yaitu PROSPEK, KPS, GERBANGMAS HASRAT Papua, Perumahan Rakyat, dan Pendidikan dan Pengembangan SDM Papua. Selain Perdasus  telah ditetapkan beberapa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Perdasus ini. Semua peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perencana dan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan, dan pedoman bagi pengawas/pemeriksa keuangan dalam melakukan pembinaan/pemeriksaan keuangan.
  2. Efektifitas penggunaan dana Otsus di Provinsi Papua dapat dilihat dari capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Semua pihak diajak untuk melihat dan menilai kinerja Otsus Papua dari hasil yang dikerjakan, dan bukan semata-mata hanya mempertanyakan besaran dana yang telah diterima Papua. Perlu diinformasikan bahwa dalam bidang pendidikan banyak siswa dan mahasiswa telah menerima dan memanfaatkan dana Otsus. Sebagian besar pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua telah diberikan pembebasan biaya pengobatan melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA), yang juga dikenal dengan Program Kartu Papua Sehat (KPS). Banyak lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan telah menerima dana Otsus. Demikian juga banyak keluarga dan warga masyarakat telah menerima bantuan untuk pengembangan ekonomi pertanian, peternakan, dan perikanan.
  3. Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana Otsus di Kabupaten/Kota, sejak tahun 2014 ditetapkan porsi alokasi dana Otsus sebesar 80%, yang dialokasikan untuk bidang prioritas Otsus: pelayanan pendidikan minimal 30%, kesehatan minimal 15%, ekonomi rakyat minimal 25%, infrastruktur kampung minimal 20%, bantuan afirmasi maksimal 6%, perencanaan, MONEV dan pengawasan maksimal 2%, dan program priotas Otsus lainnya maksimal 2%.
  1. Efektifitas penggunaan dana Otsus telah berhasil memperbaiki indikator makro pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 60,1 di awal tahun pelaksanaan Otsus (Tahun 2002) menjadi 66,25 di tahun 2014. Walaupun IPM ini masih rendah dibanding rata-rata nasional, namun capaian ini masih dapat diterima mengingat berbagai keterbatasan dan hambatan pembangunan yang ada di Papua. Angka kemiskinan juga berhasil diturunkan dari 31,52% di tahun 2013 menjadi 27,80 % di tahun 2014. Angka Harapan Hidup juga mengalami peningkatan dan mencapai 69 tahun pada tahun 2014.
  2. Dengan Dana Tambahan Infrastruktur telah berhasil dibangun :
    1. Jalan dan jembatan untuk membuka isolasi dan membangun konektifitas daerah seperti jalan Nabire – Enarotali, Merauke – Mindiptanah, Wamena – Tolikara, Jayapura – Sarmi, Jayapura – Keerom, Wamena – Yalimo, Wamena – Lanni Jaya, Wamena – Mamberamo Tengah. Jalan yang telah dibangun dari dana tambahan infrastruktur mencapai 1.452 kilometer, atau 30,58% dari total panjang jalan yang menjadi target konektifitas kewenangan Provinsi Papua.
    2. Lapangan terbang perintis sebagai prasarana penunjang angkutan udara untuk sejumlah daerah yang belum terjangkau angkutan jalan darat. Peran lapangan terbang perintis ini sangat strategis untuk mendukung angkutan udara berupa barang dan orang, khususnya wilayah pegunungan;
    3. Pelabuhan laut perintis di sejumlah kabupaten dan kampung-kampung untuk mendukung transportasi laut dan penyeberangan perintis antar pulau dan kampung-kampung pesisir pantai;
    4. Sarana angkutan laut dan penyeberangan seperti kapal perintis dan kapal penyeberangan, sarana angkutan darat berupa bus yang dibeli dan dibagikan kepada lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi; lembaga pelayanan kesehatan  seperti Rumah Sakit;  dan perusahaan DAMRI untuk menambahan armada untuk pelayanan warga seperti di Kota.
  3. Pengelolaan dana Otsus dimulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan dan pemeriksaan. Pada tahap perencanaan Bappeda mengkoordinir rencana penggunaan dana Otsus dengan melibatkan SKPD teknis. Setelah rencana selesai, ditindaklanjuti dengan penyusunan anggaran yang dikoordinir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Peraturan keuangan negara/ daerah tetap menjadi perhatian dan pedoman dalam penyusunan anggaran Otsus, dengan pengecualian dan pertimbangan khusus pada beberapa aspek seperti kebijakan bantuan afirmasi.  Setiap kabupaten/kota menyusun laporan penggunaan dana Otsus yang disampaikan kepada Provinsi Papua, untuk selanjutnya melalui BPKAD disusun laporan konsolidasi penggunaan dana Otsus untuk disampaikan ke Kemendagri dan Kemenkeu.
  1. Masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang perlu terus diperhatikan dan diperbaiki antara lain:
    1. Penyusunan aturan baru atau revisi peraturan yang ada untuk mengoptimalkan pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan dana Otonomi Khusus;
  1. Perbaikan kualitas data perencanaan pembangunan, khususnya data yang terkait dengan pelayanan Orang Asli Papua;
  2. Penyusunan regulasi dan pelaksananan MONEV program/kegiatan yang dibiayai dana Otsus Papua;
  3. Peningkatan peran pengawasan internal, pengawasan legislatif dan MRP sampai ke tingkat kabupaten/kota;
  4. Peningkatan keterbukaan informasi dan pengawasan warga terhadap program/kegiatan yang dibiayai dana Otsus Papua;
  5. Peningkatan kualitas          dan     ketepatan      waktu pelaporan      dan pertanggungjawaban;
  6. Peningkatan koordinasi antar unit kerja untuk tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
  1. Koordinasi dan kerjasama Provinsi dengan Kemendagri untuk merencanakan dan melaksanakan MONEV secara bersama dan terjadwal, misalnya untuk setiap 2 tahun.
  1. Untuk menjawab wacana yang diinformasikan ke ruang publik tentang besaran dana yang dialokasikan ke Provinsi Papua dari Pemerintah Pusat, saya sebagai Gubernur ingin memberi penjelasan kepada Pemerintah dan warga masyarakat bahwa dana sebesar Rp. 37 trilyun yang masuk ke Papua tidak sepenuhnya diterima Pemda Provinsi Papua. Dana tersebut masuk ke Papua melalui sejumlah entitas (satuan) organisasi pemerintah baik vertikal maupun otonom. Daerah otonom yang mendapatkan dana transfer dari pemerintah bukan hanya

Provinsi Papua, tetapi juga kabupaten/kota. Nilai riel dana yang dikelola Provinsi Papua selama kepemimpinan saya dan wakil Gubernur pada tahun anggaran 2013 – 2015 sebagai berikut:

  • Tahun anggaran 2013 sebesar Rp   184.736.386.000
  • Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 10.489.109.379.000
  • Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 11.987.595.808.455 Pada periode yang sama, instansi vertikal mengelola dana :
  • Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 12.584.411.773.049
  • Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 13.783.111.088.000
  • Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 15.450.248.505.000

Data ini menjelaskan bahwa bagian dana yang masuk ke Papua lebih banyak dikelola oleh Instansi Vertikal dibanding Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Demikian beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan, dengan harapan dapat menjadi masukan dan dibahas dalam Seminar ini.


Download file dalam bentuk pdf disini.

[gview file=”https://www.mkduncen.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/POKOK-2-PIKIRAN-GUB-FINAL-SORONG-27-AGUSTUS-2015.pdf”]